JAKARTA - Pemerintah mulai membuka secara terang praktik kecurangan yang selama ini tersembunyi di balik aktivitas ekspor-impor nasional.
Dalam forum resmi bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan temuan yang menunjukkan adanya potensi kebocoran penerimaan negara dalam skala besar, terutama di sektor strategis seperti kelapa sawit dan industri bahan bangunan.
Temuan tersebut menjadi peringatan keras bahwa pengawasan di sektor kepabeanan dan perpajakan masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tertentu.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menutup ruang manipulasi yang merugikan keuangan negara.
Temuan Kecurangan Ekspor Sawit Jadi Sorotan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang dilakukan secara sistemik oleh perusahaan besar di sektor kelapa sawit. Praktik tersebut menyebabkan nilai ekspor yang dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan harga transaksi sebenarnya.
"Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui nggak separuhnya," ungkap Purbaya.
Menurut Purbaya, praktik tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah signifikan. Manipulasi nilai ekspor membuat kewajiban pajak dan penerimaan devisa yang masuk ke negara menjadi jauh lebih kecil dari seharusnya.
Ia menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar dugaan, melainkan hasil deteksi awal yang menunjukkan adanya pola kecurangan yang terstruktur. Pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pendalaman data dan pengawasan yang lebih ketat.
Industri Liar dan Lemahnya Pengawasan
Selain sektor kelapa sawit, Purbaya juga menyoroti keberadaan industri liar di sektor baja dan bahan bangunan. Industri-industri ini disebut banyak dikelola oleh pihak asing dan beroperasi tanpa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja asing, menjalankan transaksi berbasis tunai, serta menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Pola tersebut dinilai sebagai upaya sistematis untuk menghindari pajak dan menggerus penerimaan negara.
Purbaya mengaku heran praktik-praktik tersebut bisa berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi aparat terkait. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan di sektor kepabeanan dan perpajakan, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan secara masif.
Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan. Pemerintah pun berkomitmen memperbaiki sistem agar pengawasan berjalan lebih efektif dan transparan.
Ultimatum untuk Bea Cukai dan Aparat Terkait
Menanggapi kritik keras Presiden Prabowo terkait dugaan permainan oknum petugas di lapangan, Purbaya memberikan ultimatum tegas kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia meminta seluruh jajaran segera berbenah dan menjalankan tugas secara profesional.
Purbaya menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Penataan menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan oleh oknum internal maupun eksternal.
Menurutnya, pembenahan aparat menjadi kunci utama dalam menutup kebocoran penerimaan negara. Tanpa pengawasan yang kuat dan integritas aparat, berbagai kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tidak akan berjalan optimal.
Pemerintah, lanjut Purbaya, ingin memastikan bahwa setiap rupiah potensi penerimaan negara dapat diamankan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan Data dan Teknologi Jadi Andalan
Untuk menutup celah kecurangan, Kementerian Keuangan akan memaksimalkan pemanfaatan data dari Lembaga Nasional Single Window serta teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sistem ini diharapkan mampu memetakan risiko ekspor-impor secara real-time.
Dengan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap pola transaksi yang mencurigakan. Sistem peringatan ini juga diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha agar tidak lagi melakukan manipulasi nilai transaksi.
Purbaya menegaskan bahwa penggunaan teknologi bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih adil dan transparan.
Pelaku usaha yang patuh akan terlindungi, sementara mereka yang mencoba menghindari kewajiban akan terdeteksi lebih cepat.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dan menutup setiap celah kebocoran.
Pemerintah menilai bahwa optimalisasi penerimaan negara menjadi fondasi penting bagi stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
