JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat terus dikebut pemerintah. Setelah masa tanggap darurat berakhir, perhatian kini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya penyediaan tempat tinggal yang layak. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan komitmennya agar para pengungsi tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat.

Menjelang bulan suci Ramadan 2026, pemerintah menargetkan seluruh korban bencana di Sumatra Barat sudah dapat menempati Hunian Sementara. 

Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan kondisi yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat, sekaligus menjadi fondasi awal menuju pemulihan jangka panjang.

Target Hunian Sementara Jelang Ramadan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan bahwa masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat akan segera direlokasi ke Hunian Sementara. 

Target tersebut ditetapkan agar seluruh pengungsi sudah menempati Huntara sebelum memasuki bulan suci Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pascatanggap darurat bencana alam yang digelar di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat. 

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas langkah strategis percepatan pemulihan, khususnya penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

BNPB menilai bahwa hunian sementara bukan sekadar fasilitas penampungan, melainkan ruang hidup sementara yang harus mampu memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan. 

Oleh karena itu, pembangunan Huntara dirancang agar dapat digunakan secara optimal selama masa transisi sebelum hunian permanen tersedia.

Peran Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB menekankan pentingnya penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P. 

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyampaikan bahwa R3P bukan hanya dokumen administratif, tetapi mandat konstitusi dan regulasi yang menjadi dasar utama proses pemulihan wilayah terdampak.

Menurut Rustian, R3P dirancang sebagai panduan perencanaan bersama yang memungkinkan pemulihan dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan sinergis lintas sektor. 

Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak teridentifikasi secara menyeluruh. Dengan demikian, program dan kegiatan lintas sektor dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran, sehingga proses pemulihan tidak berjalan parsial.

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sekaligus mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Lokasi Pembangunan Huntara Di Sumatra Barat

BNPB mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Sumatra Barat telah menetapkan lokasi spesifik untuk pembangunan Hunian Sementara. Penetapan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan lapangan dan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat akibat bencana.

Adapun wilayah yang telah menyiapkan lokasi Huntara meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, serta Kabupaten Solok. Di wilayah-wilayah tersebut, pemerintah daerah bersama BNPB berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan hunian sementara.

Keberadaan Huntara diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi para pengungsi, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pos pengungsian darurat. Selain itu, Huntara juga memungkinkan warga mulai kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih normal.

BNPB menilai kesiapan lahan dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan hunian sementara, terutama agar target sebelum Ramadan dapat tercapai.

Transisi Menuju Hunian Tetap Lebih Aman

Selain fokus pada penyediaan hunian sementara, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah lanjutan berupa pembangunan Hunian Tetap. BNPB berharap masa tinggal masyarakat di Huntara tidak berlangsung terlalu lama sebelum akhirnya direlokasi ke hunian permanen yang lebih aman dan layak.

"Kami siapkan lahan-lahannya sehingga nantinya setelah Huntara selesai, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap dan menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Rustian.

Hunian tetap direncanakan dibangun dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, sehingga masyarakat tidak kembali tinggal di kawasan rawan. Proses relokasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana alam.

Dengan langkah bertahap mulai dari hunian darurat, hunian sementara, hingga hunian tetap, pemerintah berupaya memastikan pemulihan pascabencana berjalan menyeluruh. Tujuannya bukan hanya memulihkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan kualitas hidup masyarakat terdampak.