JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah belum membahas paket stimulus atau insentif di sektor energi untuk 2026. Ia juga memastikan hingga saat ini tidak ada perubahan kebijakan, termasuk terkait diskon tarif listrik.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 6 Januari 2026 malam. Keputusan ini menegaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi tetap stabil di awal tahun.
Sebelumnya, pada awal 2025, pemerintah sempat menggelontorkan stimulus berupa diskon tarif listrik hingga 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero). Program tersebut dijalankan selama Januari–Februari 2025 untuk meredam dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Diskon ini berlaku bagi rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA) dan menyasar total 81,4 juta pelanggan PLN. Rinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.
Pembatalan Diskon dan Pergeseran Anggaran
Rencana pemberian diskon kembali pada Juni–Juli 2025 sempat direncanakan untuk 79,3 juta rumah tangga berdaya di bawah 1.300 VA. Namun, rencana ini dibatalkan dan dialihkan ke skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Sri Mulyani Indrawati, saat itu menjabat Menteri Keuangan, menyebut alasan pembatalan karena proses penganggaran tidak memungkinkan direalisasikan tepat waktu. “Proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga diskon listrik untuk Juni–Juli tidak bisa dijalankan,” jelasnya pada Senin, 2 Juni 2025.
Anggaran yang semula untuk diskon listrik dialihkan menjadi bantuan subsidi upah. Langkah ini memastikan alokasi stimulus tetap menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Dengan strategi ini, pemerintah memprioritaskan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran. BSU menjadi alternatif untuk tetap mendukung daya beli pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Fokus Stimulus Ekonomi Tahun 2026
Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi. Beberapa program yang sedang berjalan mencakup insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pekerja di lima sektor padat karya. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja dengan gaji atau penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10 juta sepanjang tahun 2026.
Langkah ini bertujuan meredam dampak inflasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemerintah menekankan stimulus diarahkan untuk kelompok yang paling terdampak secara ekonomi.
Sementara itu, di sektor energi, pemerintah menegaskan belum ada perubahan pola subsidi atau pemberian diskon tarif listrik. Kestabilan harga listrik menjadi strategi untuk menjaga kondisi ekonomi nasional tetap terkendali.
Dampak dan Harapan Kebijakan
Kebijakan tidak adanya diskon listrik sekaligus menandai kesinambungan pengelolaan energi. Hal ini memastikan PLN dapat mempertahankan pasokan dan kualitas layanan listrik tanpa tekanan anggaran tambahan.
Masyarakat diimbau tetap memahami konteks kebijakan ini. Stimulus ekonomi akan tetap hadir melalui mekanisme yang lebih tepat sasaran, seperti insentif pajak dan bantuan langsung kepada pekerja.
Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus memantau kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. “Sampai sekarang belum ada pembahasan dan belum ada perubahan pola, termasuk harga listrik tidak kita naikkan,” ujarnya.
Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa diskon tarif listrik memang membantu masyarakat, namun memerlukan penganggaran yang matang. Hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam merancang stimulus tahun ini.
Selain menjaga kestabilan tarif listrik, pemerintah juga mendorong efisiensi energi di masyarakat. Kampanye hemat energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi beban rumah tangga secara berkelanjutan.
Program bantuan seperti PPN DTP dan PPh 21 menjadi bentuk stimulus yang lebih terukur. Pemerintah memastikan insentif ini langsung menyasar kelompok rumah tangga dan pekerja yang membutuhkan.
Dengan skema ini, dukungan ekonomi menjadi lebih tepat sasaran dan berkesinambungan. Selain itu, PLN dapat tetap fokus pada pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan.
Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan strategi energi dan stimulus sesuai kondisi real-time. Fleksibilitas ini penting agar langkah-langkah yang diambil efektif dan tepat sasaran.
Stimulus non-listrik, seperti PPN DTP dan PPh 21, diharapkan mendorong konsumsi dan investasi di sektor strategis. Hal ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional pada 2026.
Meskipun tidak ada diskon listrik, kestabilan tarif menjadi kabar baik bagi sektor industri. Industri dapat merencanakan operasional dan produksi dengan lebih pasti tanpa khawatir fluktuasi biaya listrik.
Selain itu, pemerintah menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan stimulus berjalan efektif. Integrasi kebijakan pajak, bantuan sosial, dan energi menjadi kunci keberhasilan strategi ekonomi 2026.
Masyarakat juga diminta tetap mengikuti informasi resmi pemerintah terkait insentif dan bantuan. Hal ini penting agar program dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran.
Stimulus tahun ini juga memperhatikan kelompok padat karya yang paling terdampak inflasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan stimulus dan bantuan. Masyarakat dapat memanfaatkan program sesuai mekanisme resmi yang diumumkan pemerintah.
Kestabilan tarif listrik di awal 2026 menjadi tanda pemerintah fokus pada pengelolaan anggaran dan efisiensi energi. Hal ini sekaligus menyiapkan ruang bagi rencana stimulus lainnya yang lebih tepat sasaran.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap stimulus ekonomi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu sektor energi. Program-program ini menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan tidak adanya diskon listrik juga mencerminkan konsistensi pemerintah dalam pengelolaan energi. Langkah ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Pemerintah terus memantau kebutuhan masyarakat dan siap menyesuaikan stimulus bila diperlukan. Keseimbangan antara dukungan ekonomi dan pengelolaan energi menjadi prioritas utama tahun ini.
