JAKARTA - Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan seperti Jakarta dan Tangerang Selatan (Tangsel) telah mencapai tahap yang sangat kritis.
Volume sampah yang terus meningkat setiap hari membuat pengelolaan yang efektif menjadi tantangan besar. Salah satu solusi yang mulai mendapatkan perhatian serius adalah metode waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi. Solusi ini dipandang sebagai jalan keluar yang realistis untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah dalam skala besar.
Tantangan Pengelolaan Sampah di Jakarta dan Tangsel
Jakarta dan Tangsel merupakan dua kawasan perkotaan yang memiliki masalah serius terkait pengelolaan sampah.
Menurut Riyadi Suparno, Direktur Eksekutif Tenggara Strategics, masalah ini semakin terasa dengan tumpukan sampah yang kerap ditemukan di berbagai titik, seperti di kawasan Pasar Ciputat, Tangsel. Sampah yang tidak terangkut selama berhari-hari menunjukkan betapa buruknya sistem pengelolaan sampah yang ada di Indonesia.
“Alternatif selama ini adalah buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau mengolah sampah organik di rumah. Namun, dengan volume sampah yang sangat besar, lebih dari seribu ton per hari di Jakarta dan Tangsel, tidak ada cara lain selain menggunakan teknologi waste to energy,” kata Riyadi.
Sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai ini tidak hanya menciptakan masalah lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Ketika sampah tidak terkelola dengan baik, kesehatan lingkungan terancam, dan dampak sosialnya pun semakin luas.
Pembelajaran dari Negara-Negara Maju dalam Pengelolaan Sampah
Riyadi Suparno membandingkan kondisi pengelolaan sampah di Jakarta dan Tangsel dengan negara-negara maju yang telah berhasil mengatasi masalah serupa.
Ia mencontohkan Swedia, yang pada awal 2000-an telah memiliki fasilitas waste to energy yang dapat mengolah hingga 2.000 ton sampah per hari.
Menurutnya, meskipun Tangsel hanya mengelola sampah kurang dari seribu ton per hari, wilayah ini sudah menghadapi kesulitan dalam menangani sampah yang ada.
Sementara itu, Singapura, dengan wilayah yang jauh lebih kecil, memiliki empat fasilitas WTE yang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari. Bahkan, negara besar seperti China juga mengelola hampir seluruh sampah perkotaan mereka menggunakan teknologi WTE dengan hampir 700 fasilitas yang beroperasi di seluruh negeri.
Namun, di Indonesia, fasilitas WTE yang ada masih terbatas. Hingga saat ini, hanya ada dua fasilitas WTE di Surabaya dan Surakarta. Padahal, Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan volume sampah yang sangat tinggi, sehingga kebutuhan akan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan efisien menjadi semakin mendesak.
Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pembangunan Fasilitas Waste to Energy
Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah berani untuk menyelesaikan krisis sampah dengan menargetkan pembangunan 33 fasilitas WTE selama masa kepemimpinannya.
Dari jumlah tersebut, tujuh fasilitas diperkirakan akan dibangun pada tahun 2026. Riyadi menilai kebijakan ini sebagai terobosan penting di tengah keterbatasan TPA yang semakin penuh dan volume sampah yang semakin meningkat.
“Pak Presiden Prabowo memberikan satu kebijakan untuk menyelesaikan krisis sampah di Indonesia ini dengan salah satunya melalui pembangunan fasilitas WTE. Beliau menargetkan 33 WTE akan dibangun, dan tujuh di antaranya akan dimulai tahun ini. Ini adalah langkah yang sangat layak kita dukung,” ujar Riyadi.
Menurutnya, kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada TPA dan mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah. Pengolahan sampah menjadi energi juga akan memberikan manfaat ganda, yaitu mengatasi masalah sampah sekaligus menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk kebutuhan listrik.
Proyek Waste to Energy sebagai Solusi Lingkungan dan Energi
Sebelumnya, pemerintah melalui Danantara berencana membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengatasi permasalahan sampah sekaligus menyediakan sumber energi terbarukan.
Proyek ini menjadi solusi yang sangat relevan mengingat Indonesia menghadapi krisis sampah yang semakin parah. Danantara berencana membangun 33 PLTSa yang tersebar di berbagai provinsi hingga tahun 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk memiliki PLTSa pada tahun 2026. "Melalui Danantara, Indonesia akan memiliki PLTSa. Tujuh proyek PLTSa direncanakan akan dibangun pada 2026," katanya.
Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun fasilitas WTE di seluruh provinsi, terutama di daerah-daerah yang menghadapi permasalahan sampah yang besar.
Dengan adanya fasilitas WTE, sampah tidak hanya diolah menjadi energi, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang selama ini ditimbulkan oleh TPA yang semakin penuh.
Harapan bagi Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia
Implementasi teknologi waste to energy di Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah sampah yang terus berkembang.
Jika kebijakan ini dijalankan dengan baik, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek-proyek WTE yang direncanakan juga dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan dengan menghasilkan energi terbarukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan sampah melalui WTE dapat membawa perubahan besar bagi Indonesia, tidak hanya dalam mengatasi masalah sampah, tetapi juga dalam menciptakan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.