JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik geopolitik, krisis iklim, dan percepatan teknologi, Indonesia menegaskan posisi budaya sebagai instrumen strategis diplomasi internasional. 

Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Indonesian Cultural Outlook 2026 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang menjadi ruang dialog antara pemerintah Indonesia dan komunitas global mengenai peran kebudayaan dalam menjaga perdamaian dan keberlanjutan.

Forum ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta. 

Mengusung tema “Living Heritage, Shared Future”, kegiatan ini mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait. Indonesian Cultural Outlook 2026 diposisikan sebagai ajang strategis untuk mempresentasikan arah kebijakan kebudayaan Indonesia kepada mitra global.

Budaya Sebagai Pilar Ketahanan Global

Menteri Kebudayaan Fadli menegaskan bahwa dalam situasi dunia yang penuh tantangan, budaya memiliki peran penting sebagai pilar ketahanan sosial dan kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa budaya bukan sekadar ekspresi identitas, tetapi juga kekuatan yang mampu memperkuat komunitas dunia di tengah berbagai krisis.

Menurutnya, budaya berfungsi sebagai perekat yang mencegah polarisasi, memelihara dialog, serta membangun rasa kebersamaan antarbangsa. 

“Dunia saat ini memasuki era yang berat. Hal ini juga tercermin dalam dinamika kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia menegaskan kembali bahwa kebudayaan merupakan hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Menteri Fadli.

Pernyataan tersebut menjadi landasan utama penyelenggaraan Indonesian Cultural Outlook 2026. Forum ini tidak hanya menjadi ruang refleksi, tetapi juga sarana untuk memperkuat peran Indonesia dalam percaturan kebudayaan global. Melalui pendekatan diplomasi budaya, Indonesia berupaya mendorong kerja sama lintas negara yang berbasis nilai, dialog, dan saling pengertian.

Lima Pilar Arah Kebudayaan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Fadli memaparkan lima pilar arah nasional kebudayaan yang menjadi kerangka kebijakan Kementerian Kebudayaan ke depan. Pilar pertama adalah penguatan fondasi peradaban yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pilar ini menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari jati diri bangsa dan arah pembangunan nasional.

Pilar kedua adalah tata kelola kebudayaan yang terintegrasi serta berbasis digital dan data. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, transparansi, serta akurasi dalam pengelolaan sektor kebudayaan. Pilar ketiga menempatkan ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pilar keempat berfokus pada penguatan pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh. Pelindungan ini tidak hanya mencakup aspek konservasi, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap relevan dan hidup di tengah perubahan zaman. Pilar kelima adalah pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global sebagai sarana memperluas kontribusi Indonesia di tingkat internasional.

“Pencapaian Kementerian Kebudayaan pada 2025 menjadi garis dasar yang jelas. Pada 2026, capaian tersebut kami dorong menjadi arah nasional di bawah lima pilar kebudayaan. Dari sini terlihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda pemerintah,” jelas Menteri Fadli.

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Lebih lanjut, Menteri Fadli menyampaikan rencana aksi kebudayaan satu tahun ke depan yang akan dijalankan oleh masing-masing direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Budaya memprioritaskan penguatan diplomasi budaya sebagai pintu masuk kerja sama internasional.

Agenda yang dijalankan meliputi penguatan kerja sama dengan institusi budaya internasional, repatriasi benda budaya, peningkatan kerja sama budaya regional dan lintas regional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. Upaya ini diarahkan untuk memperluas kehadiran budaya Indonesia di panggung global sekaligus memperkuat jejaring kerja sama antarnegara.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi memfokuskan program pada penguatan museum dan literasi sejarah. Program lain yang menjadi perhatian adalah Gerakan Pangan Lokal Nusantara, advokasi dan layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta percepatan transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta budaya.

Adapun Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menitikberatkan pada penguatan ekosistem budaya. Fokus diberikan pada bidang sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa, termasuk mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis yang mampu bersaing di tingkat global.

Kolaborasi Internasional Perkuat Diplomasi Budaya

Menteri Fadli menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak internasional. Kerja sama tersebut mencakup pengamanan, peningkatan kapasitas, serta digitalisasi warisan budaya. Selain itu, pemberdayaan komunitas tradisional juga menjadi bagian penting dari agenda kolaborasi.

“Kami menyambut kolaborasi dengan negara sahabat dan institusi budaya dalam pengamanan, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas tradisional. Kami juga terbuka untuk kerja sama riset, program museum, situs warisan budaya, dan konservasi koleksi,” tambah Menteri Fadli.

Indonesian Cultural Outlook 2026 dihadiri oleh perwakilan DPR RI; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Ekonomi Kreatif; Perpustakaan Nasional RI; Arsip Nasional Republik Indonesia; Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO; para duta besar dan diplomat negara sahabat; serta perwakilan organisasi internasional.

Melalui forum ini, Indonesia menegaskan bahwa kebudayaan bukan hanya aset nasional, tetapi juga kontribusi penting bagi dialog dan kerja sama global di tengah krisis dunia yang terus berkembang.