PORTALVIRAL.ID — Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi anggaran Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun per 14 September 2026. Capaian itu mencakup percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra dan NTT, layanan administrasi kependudukan jemput bola, hingga pengendalian inflasi yang tetap dalam rentang target pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian strategis Kemendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat soal Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran bersama Komisi II DPR RI. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Paparan mencakup percepatan pemulihan pascabencana, administrasi kependudukan, pengendalian inflasi, dan dukungan terhadap program prioritas nasional di daerah. Sejumlah tugas strategis disebut berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Pemulihan Pascabencana Sumatra dan NTT
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan. Proses pemulihan ditargetkan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Kemendagri juga terlibat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur melalui dukungan tanggap darurat dan monitoring penyaluran bantuan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengerahkan layanan jemput bola di wilayah terdampak.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito.
Inflasi Terjaga dan Dukungan Program Prioritas
Hingga Agustus 2026, inflasi tercatat tetap berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Pemantauan pertumbuhan ekonomi dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tugas pengendalian.
Kemendagri turut mendukung sejumlah program prioritas Presiden. Di antaranya Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Usulan Tambahan Anggaran 2027 Capai Rp5,28 Triliun
Arah kebijakan Kemendagri pada 2027 berfokus pada pengawalan program prioritas nasional dan penguatan pemerintahan daerah. Fokus lain mencakup administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemda dan desa.
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun. Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,93 triliun.
Realisasi Anggaran BNPP 69,41 Persen
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tito melaporkan realisasi anggaran BNPP hingga 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar. Angka itu setara 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Capaian tersebut mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tujuh Pos Lintas Batas Negara. BNPP juga menangani pascabencana di daerah perbatasan serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
