PORTALVIRAL.ID — Anggaran pertahanan Indonesia tercatat tidak sampai 2 persen dari produk domestik bruto meskipun pemerintah sudah menaikkannya. Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi itu membuat kehadiran satuan TNI belum merata di seluruh wilayah, dengan lebih dari 360 kabupaten tanpa batalion.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia diperlukan agar pertahanan dan keamanan negara menjangkau seluruh wilayah. Penegasan itu disampaikannya dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).

Menurut Prabowo, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi alasan utama penguatan unsur pertahanan harus dilakukan secara merata. Indonesia memiliki 514 kabupaten dengan ukuran wilayah yang relatif besar.

Hitungan Batalion dan 360 Kabupaten Tanpa Satuan TNI

Prabowo mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten. Dengan asumsi satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.

"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujarnya.

Keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah, kata Prabowo, turut berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kekayaan alam. Ia mencontohkan praktik penebangan liar, penambangan ilegal, dan kebun-kebun liar yang berlangsung puluhan tahun.

"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.

Perkebunan Sawit di Hutan Lindung Tanpa Penindakan

Prabowo juga menyoroti keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Menurutnya, aktivitas itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan.

Persoalan pengawasan itu dinilainya sebagai konsekuensi langsung dari minimnya kehadiran aparat di daerah. Wilayah yang luas tanpa pos pertahanan tetap membuat pelanggaran sulit dicegah sejak awal.

Belanja Pertahanan Berkisar 0,9 Persen PDB Selama Puluhan Tahun

Di sisi anggaran, Prabowo menyatakan belanja pertahanan Indonesia masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto. Pemerintah sudah menaikkan alokasi tersebut, tetapi tetap belum menembus angka 2 persen.

"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegasnya.

Ia menyebut belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB. Sebagai perbandingan, Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Arah Penguatan Sistem Hankam yang Merata

Prabowo menegaskan penguatan pertahanan diarahkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih baik. Pemerataan kehadiran unsur pertahanan menjadi kunci dari arah kebijakan itu.

"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkasnya.

Pernyataan itu menempatkan penambahan kekuatan TNI sebagai bagian dari pembenahan tata kelola wilayah, bukan semata urusan alutsista. Implikasinya menyentuh pengawasan sumber daya alam hingga penegakan hukum di daerah.