PORTALVIRAL.ID — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengusulkan penundaan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan karena sejumlah kandidat dinilai tidak melewati prosedur assessment dan talent management. Usulan itu disampaikan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Bimo menegaskan penundaan diperlukan demi keadilan bagi kandidat lain yang mengikuti proses pengangkatan jabatan sesuai ketentuan.
"Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan," kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Kandidat Tanpa Assessment Jadi Pemicu Penundaan
Bimo menjelaskan usulan penundaan bukan soal penolakan terhadap rotasi secara keseluruhan. Pertimbangan utamanya adalah keadilan bagi kandidat yang telah menempuh proses pengangkatan jabatan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Bagi kandidat yang tidak memenuhi syarat, Bimo mengusulkan agar pemindahan jabatan barunya dibatalkan. Sementara kandidat yang lolos prosedur tetap diproses sesuai rencana awal.
"Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap," ujarnya.
Komitmen Menkeu Benahi Talent Management
Bimo menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmennya untuk membenahi reformasi birokrasi internal Kemenkeu. Penataan talent management disebut menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut.
"Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya," tutur dia.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan rotasi pejabat tidak berhenti pada penundaan semata. Ada dorongan agar mekanisme pengangkatan jabatan di lingkungan Kemenkeu dirapikan agar tidak lagi memunculkan nama yang lolos tanpa assessment.
Kemenkeu Masih Bahas Kelanjutan Perombakan
Terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC. Pembahasan itu berjalan setelah usulan penundaan disampaikan kedua dirjen.
Belum ada keterangan resmi soal jadwal final rotasi maupun daftar nama yang akhirnya diproses. Kemenkeu juga belum merinci berapa kandidat yang dinilai tidak memenuhi syarat dalam proses tersebut.
Dua institusi yang terdampak langsung adalah DJP dan DJBC, dua unit dengan peran besar dalam penerimaan negara. Rotasi di keduanya selalu menjadi perhatian karena menyangkut posisi strategis yang membawahi pengawasan wajib pajak dan kepabeanan.
Usulan penundaan ini menempatkan prosedur assessment dan talent management sebagai sorotan utama. Publik menunggu apakah Kemenkeu mempertahankan sebagian nama yang sudah lolos prosedur atau mengevaluasi ulang seluruh daftar rotasi.
