JAKARTA - Perubahan lanskap energi global mendorong Indonesia untuk menata ulang strategi pengelolaan sumber daya alam.
Ketika ketergantungan pada minyak bumi semakin sulit dipertahankan, pemerintah mengambil langkah adaptif dengan mengalihkan fokus pada gas bumi dan energi baru terbarukan.
Pergeseran ini bukan semata pilihan teknis, melainkan respons terhadap tantangan ketahanan energi, tuntutan efisiensi biaya, serta komitmen menurunkan emisi karbon secara berkelanjutan.
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha, menegaskan bahwa arah kebijakan energi nasional saat ini mencerminkan perubahan besar dibandingkan kondisi beberapa dekade lalu.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, ia menyampaikan bahwa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai eksportir minyak, kini mengoptimalkan gas bumi dan energi baru terbarukan sebagai penopang utama sistem energi nasional.
Menurut Hangga, Indonesia berada pada fase krusial transformasi energi yang menuntut keseimbangan antara ketahanan pasokan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap target rendah emisi.
Kondisi ini membuat pemerintah harus menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Transformasi Strategi Energi Nasional
Dalam forum 3M SIBG General Industrial Channel yang digelar di Jakarta, Hangga memaparkan visi strategis pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam di tengah percepatan transisi energi.
Ia menjelaskan bahwa peta jalan energi Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan, seiring menurunnya produksi minyak dan meningkatnya peran gas bumi serta EBT.
Ia mengungkapkan bahwa lifting minyak nasional saat ini berada pada level 605.300 barel per hari, sementara kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan pasokan minyak yang masih harus ditutupi melalui impor.
Di sisi lain, Indonesia justru berada dalam posisi surplus gas bumi. Total produksi gas nasional tercatat sebesar 6.500 MMSCFD, sedangkan konsumsi berada di angka 4.500 MMSCFD. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 2.000 MMSCFD yang menjadi peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Percepatan Infrastruktur Gas Bumi
Untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tinggi, terutama dari PT PLN Persero dan PT PGN Tbk, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Langkah ini mencakup pengembangan jaringan pipa, terminal, serta proyek-proyek LNG yang mendukung distribusi gas secara merata dan efisien.
Hangga menyebutkan bahwa sejumlah proyek strategis diarahkan untuk memastikan keamanan pasokan gas domestik dalam jangka panjang.
“Proyek strategis seperti Geng North Eni, Abadi Masela, Andaman, FLNG Genting, hingga DSLNG diarahkan untuk memastikan pasokan domestik tetap aman pasca-2027,” ujarnya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memanfaatkan keunggulan surplus gas bumi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil yang membebani neraca perdagangan.
Penguatan Hilirisasi Dan Teknologi Digital
Dalam konteks hilirisasi energi, pemerintah juga mengambil langkah kelembagaan dengan membentuk Satgas Hilirisasi melalui Keppres Nomor Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Satgas ini diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Satgas Hilirisasi mengintegrasikan kebijakan antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, Kementerian Perhubungan untuk aspek logistik, hingga Danantara yang berperan dalam investasi dan BUMN. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek hilirisasi secara efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, sektor hilir migas Indonesia mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan guna meningkatkan efisiensi dan aspek keselamatan.
“AI diterapkan di kilang dan terminal untuk mendeteksi leakage serta memantau mobilitas distribusi 24 jam melalui sistem dashcam dan sensor pada armada tangki LPG dan BBM,” jelas Hangga.
Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari transformasi digital sektor energi yang menekankan aspek safety, efisiensi, serta pengawasan berkelanjutan.
Arah Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Pada sisi energi terbarukan, pemerintah melanjutkan keberhasilan program Biodiesel B40 dengan menargetkan implementasi B50 pada semester kedua Dua Ribu Dua Puluh Enam. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor solar sekaligus menekan defisit neraca perdagangan.
Hangga juga memaparkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Dua Ribu Dua Puluh Lima hingga Dua Ribu Tiga Puluh Empat dengan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt.
Dari total tersebut, 42,6 gigawatt atau lebih dari enam puluh persen berasal dari energi baru terbarukan, serta integrasi lebih dari sepuluh gigawatt sistem penyimpanan energi untuk mengatasi sifat intermitensi surya dan angin.
Program penggantian PLTD di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan pembangkit EBT seperti surya dan hidro juga terus didorong karena dinilai lebih kompetitif dibandingkan biaya logistik bahan bakar fosil ke daerah terpencil.
Selain itu, pengembangan reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor turut tercantum dalam RUPTL, dengan lokasi kajian di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat masing-masing berkapasitas 250 megawatt.
Panas bumi tetap menjadi prioritas sebagai pembangkit baseload dua puluh empat jam, dengan realisasi pemanfaatan sebesar 2,7 gigawatt, menjadikan Indonesia negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.
Hangga menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan investasi dari mitra lokal maupun internasional. “Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan sumber daya, tapi bagaimana kita bisa memuaskan demand domestik secara berkelanjutan dan kompetitif,” ujarnya.
