JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru-baru ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dengan penekanan pada pentingnya penguatan tata kelola dan ketahanan terhadap risiko keamanan siber.
Dalam menghadapi kondisi stabilitas sistem keuangan yang cukup terjaga, LPS menyoroti berbagai isu yang menjadi kendala bagi BPR/BPRS, terutama yang berhubungan dengan struktur organisasi dan profesionalisme.
Tantangan ini dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja BPR/BPRS dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan bahwa risiko yang dihadapi BPR/BPRS saat ini bukan hanya berasal dari faktor keuangan, tetapi juga dari aspek struktural dan operasional yang perlu mendapat perhatian lebih.
LPS, melalui kebijakan dan pengawasan, berharap dapat membantu BPR/BPRS untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini demi keberlanjutan dan kemajuan sektor perbankan lokal.
Peningkatan Risiko Struktural dan Operasional
Menurut Anggito Abimanyu, salah satu tantangan besar bagi BPR/BPRS adalah kelemahan dalam tata kelola dan keterbatasan profesionalisme yang ada di lembaga-lembaga tersebut.
Hal ini menciptakan risiko yang semakin meningkat, tidak hanya pada sisi keuangan, tetapi juga pada aspek operasional dan keamanan sistem.
Dalam pengelolaan BPR/BPRS, dominasi kepemilikan perorangan menjadi faktor yang turut mempengaruhi kinerja dan stabilitas. Pengelolaan yang tidak transparan serta kurangnya pengendalian internal yang memadai berpotensi menjadi titik lemah bagi sektor ini.
“Risiko pada BPR dan BPRS tidak hanya berasal dari sisi keuangan, tetapi juga dari kelemahan tata kelola, keterbatasan profesionalisme, serta aspek operasional,” ujar Anggito.
Kelemahan dalam manajemen dan tata kelola ini memperburuk keadaan, yang bisa menyebabkan bank-bank tersebut tidak siap menghadapi gejolak pasar yang cepat berubah.
Tantangan Keamanan Siber yang Semakin Meningkat
Salah satu tantangan terbesar yang semakin krusial dalam era digitalisasi adalah meningkatnya risiko terhadap keamanan siber.
LPS menggarisbawahi pentingnya BPR/BPRS untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, mengingat semakin banyaknya layanan perbankan yang beralih ke platform digital.
BPR/BPRS, yang selama ini lebih terbiasa dengan sistem tradisional, kini dituntut untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi mereka, termasuk sistem inti (core banking system) agar dapat mendukung operasi yang lebih efisien dan aman.
Anggito menekankan bahwa salah satu langkah yang sangat penting adalah penguatan sistem teknologi informasi di sektor perbankan daerah.
Dengan semakin berkembangnya penggunaan sistem digital, maka penguatan infrastruktur seperti core banking system akan memberikan landasan yang lebih kuat untuk memastikan keamanan data dan transaksi yang dilakukan nasabah.
“Penguatan infrastruktur teknologi informasi, terutama core banking system BPR/BPRS, menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan operasional dan keamanan sistem,” tegas Anggito.
Transformasi Digital di Sektor Perbankan Daerah
LPS telah merencanakan sejumlah langkah strategis untuk mendukung digitalisasi BPR/BPRS dalam rangka memperkuat daya saing dan stabilitas sektor perbankan daerah.
Sejak dua tahun terakhir, LPS telah menyiapkan dana sebesar Rp160 miliar untuk mendukung transformasi teknologi informasi bagi BPR. Dana ini akan digunakan untuk memperbarui sistem IT di BPR/BPRS yang mayoritas masih menggunakan sistem tradisional.
Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi layanan yang lebih efisien dan aman, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan BPR/BPRS dalam melayani nasabah dengan lebih baik.
Melalui dukungan ini, BPR/BPRS diharapkan bisa mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Terlebih lagi, bagi BPR kecil yang memiliki keterbatasan modal, dukungan dari LPS ini menjadi peluang besar untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan daya saing mereka.
Hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian daerah yang lebih luas.
Dampak Bagi Perbankan Kecil dan Menengah
Menurut Irwan Eka Wijaya Arsyad, Direktur Utama BPR Jatim, transformasi ini sangat dinantikan oleh sektor BPR, terutama oleh bank-bank kecil yang selama ini terhambat oleh keterbatasan modal dan infrastruktur.
Efisiensi yang tercipta melalui digitalisasi dapat membantu menekan biaya operasional yang selama ini menjadi tantangan utama bagi banyak BPR.
“Sebagian besar BPR kan masih padat karya, efisiensi jadi tantangan tersendiri,” kata Irwan.
Meskipun digitalisasi akan memberikan keuntungan besar dalam hal efisiensi, hal ini juga memerlukan adaptasi yang cepat oleh bank-bank daerah.
Peningkatan kapasitas SDM dan penyesuaian dengan teknologi baru menjadi kunci utama agar BPR/BPRS bisa tetap kompetitif dalam menghadapi pasar yang semakin terbuka dan penuh persaingan.
Dengan demikian, tantangan utama bagi BPR/BPRS bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola perubahan besar ini.
Mendorong Perbaikan Tata Kelola untuk Keberlanjutan
Selain masalah teknis dan operasional, tata kelola yang baik juga menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas BPR/BPRS. LPS menilai bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki struktur pengelolaan internal di bank-bank ini, yang banyak di antaranya masih dipengaruhi oleh kepemilikan perorangan yang dominan.
Menurut Anggito, hal ini perlu menjadi perhatian agar BPR/BPRS bisa lebih profesional dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Risiko pada BPR dan BPRS tidak hanya berasal dari sisi keuangan, tetapi juga dari kelemahan tata kelola, keterbatasan profesionalisme, serta aspek operasional,” lanjutnya.
Meningkatkan profesionalisme di semua lini perbankan daerah akan berkontribusi besar terhadap stabilitas jangka panjang serta keberlanjutan operasional sektor perbankan daerah ini.