JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain pemulihan permukiman warga, infrastruktur penghubung seperti jembatan menjadi fokus penting karena berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan lapangan, pemerintah melakukan peninjauan langsung ke daerah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau sejumlah infrastruktur jembatan di Kabupaten Bireuen, Aceh, 21 Januari 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Bupati Bireuen Mukhlis sebagai bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memastikan kondisi jembatan terdampak sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.
Kondisi Bireuen Pasca Bencana
Dalam kunjungannya, Tito menyampaikan bahwa secara umum kondisi Kabupaten Bireuen terpantau cukup baik, terutama di kawasan perkotaan. Ia menilai dampak bencana di wilayah tersebut tidak separah daerah lain yang juga terdampak di Sumatera. Hal ini menjadi modal penting dalam mempercepat proses pemulihan di Bireuen.
“Saya tadi dari Pidie Jaya, sekarang ke Bireuen. Di Bireuen, saya sudah diskusi dengan Pak Bupati, alhamdulillah kotanya bagus. Tidak terdampak seperti di tempat lain,” ujar Tito.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media di Lapangan Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Meski kondisi kota relatif baik, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap mencermati sejumlah titik yang masih memerlukan penanganan lanjutan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Jembatan Terdampak Masih Butuh Penanganan
Tito mengungkapkan bahwa meskipun kawasan perkotaan Bireuen relatif aman, masih terdapat sejumlah wilayah yang tertutup lumpur akibat bencana. Kondisi tersebut juga berdampak pada beberapa jembatan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat.
Menurut Tito, saat ini proses penanganan dan perbaikan jembatan-jembatan terdampak tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menilai koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar proses rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran. Karena itu, Tito berencana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
“Meski kondisi kota relatif baik, masih ada sejumlah wilayah yang tertutup lumpur, termasuk di beberapa jembatan,” kata Tito.
Ia menegaskan bahwa keberadaan jembatan yang berfungsi optimal sangat penting untuk menunjang distribusi logistik, akses layanan publik, serta pemulihan aktivitas ekonomi warga. Oleh sebab itu, penanganan infrastruktur tersebut harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi.
Pembersihan Lumpur Jadi Perhatian Utama
Selain meninjau jembatan, Tito juga menyoroti persoalan lumpur yang masih menutup sejumlah permukiman dan lorong-lorong warga. Menurutnya, pembersihan lumpur membutuhkan dukungan alat berat yang memadai agar dapat menjangkau rumah-rumah penduduk secara efektif.
“Kedua adalah saya sampaikan bagaimana cara, ide, untuk membersihkan rumah-rumah, lorong-lorong yang tertutup. Perlu alat berat, (alat) yang setengah berat namanya semiberat dalam jumlah yang cukup banyak. Supaya bisa masuk ke rumah-rumah penduduk,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah pembersihan tersebut masih berada dalam tahap diskusi. Tito mengimbau Bupati Bireuen agar secara aktif menyampaikan kebutuhan di lapangan sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang tepat. Menurutnya, percepatan pembersihan lumpur akan sangat membantu warga untuk segera kembali menjalani aktivitas normal.
“Prinsip saya akan mendukung penuh,” tegas Tito.
Dukungan Anggaran Dan Koordinasi Pusat Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah terdampak melalui penguatan anggaran. Ia menyampaikan bahwa anggaran transfer ke daerah untuk wilayah Aceh telah dikembalikan dan mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Di samping itu, anggaran (transfer ke daerah/TKD) untuk daerah di Aceh kan sudah dikembalikan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pun sudah setuju dikembalikan,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga telah menyetujui penguatan anggaran bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penguatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan permukiman warga.
Tito mengungkapkan bahwa dirinya telah menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait untuk mempercepat realisasi pengembalian dana transfer ke daerah. Langkah ini dinilai penting agar daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup dalam melaksanakan program penanganan bencana secara berkelanjutan.
“Supaya daerah memiliki keuangan yang cukup untuk penanganan bencana ini,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Bireuen dapat berjalan lebih cepat.
Peninjauan langsung oleh Mendagri ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.