JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengimplementasikan sistem penyaluran dana baru yang langsung menyentuh masyarakat tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Dengan anggaran sebesar Rp 268 triliun, sekitar 93% dari total anggaran tersebut disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa aliran dana tersebut akan beredar langsung di berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
“BGN hadir dengan pola baru, di mana dana sebesar Rp 268 triliun akan langsung disalurkan ke SPPG. Jadi, sekitar Rp 240 triliun uang beredar langsung di daerah tanpa melibatkan pemerintah daerah sama sekali,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, masing-masing SPPG yang beroperasi di daerah akan menerima dana sebesar Rp 500 juta per hari, yang kemudian digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perputaran Dana Memacu Ekonomi Daerah
Dadan menambahkan bahwa sejak program ini berjalan, dana yang telah beredar mencapai sekitar Rp 36 triliun. Perputaran dana yang sangat besar ini, menurutnya, menjadi penggerak roda ekonomi yang efektif di seluruh Indonesia.
Melalui distribusi dana yang merata, program BGN memastikan adanya pemerataan ekonomi, dengan setiap wilayah mendapat bagian sesuai jumlah SPPG yang beroperasi di daerah tersebut.
"Saat jumlah SPPG di suatu daerah semakin banyak, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut. Ini berdampak langsung pada geliat ekonomi lokal,” kata Dadan.
Sehingga, dengan penyaluran dana yang cepat dan tepat, setiap daerah dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih nyata dan langsung.
Dampak Positif terhadap Sektor Produksi Lokal
Salah satu aspek yang diuntungkan dari sistem baru ini adalah sektor produksi lokal. Dalam kerangka Program MBG, BGN memastikan produk-produk lokal dapat terserap dengan baik di pasar. Hal ini memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha lokal dalam menjual hasil produksi mereka, karena BGN menjamin penyerapannya.
Dadan menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana negara secara langsung menyerap hasil produk lokal.
“Belum pernah dalam sejarah, negara menjamin penyerapannya hasil produksi lokal seperti sekarang. Seperti petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang merasakan kenaikan harga hingga tiga kali lipat," ungkapnya.
Kenaikan serapan hasil produksi tersebut juga mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Dadan mencatat bahwa saat ini NTP telah mencapai angka 125, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan angka sebelumnya yang berada pada kisaran 102.
"Dengan NTP yang berada pada angka 125, petani kini memiliki ruang untuk investasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka," tambahnya.
Meningkatnya Stimulus Ekonomi Melalui Peredaran Dana
Selain dampak langsung pada sektor produksi, perputaran dana yang masif ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan jumlah dana yang beredar dalam waktu singkat, sektor-sektor ekonomi di daerah pun semakin terdorong.
Dadan mengatakan bahwa banyak pelaku usaha melaporkan kemudahan dalam mendapatkan likuiditas di lapangan, berkat peredaran dana yang lebih merata dan cepat.
Peredaran dana yang besar juga berperan penting dalam menciptakan stimulus ekonomi yang signifikan. Pada triwulan pertama tahun sebelumnya, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp 37 triliun, yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%. Dadan memperkirakan bahwa pada tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana dari BGN bisa mencapai Rp 62 triliun.
Dengan adanya dana yang mengalir secara terus menerus, program ini berfungsi sebagai salah satu upaya utama dalam memperkuat ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Mendorong Likuiditas dan Kesejahteraan Petani
Sebagai penutup, Dadan menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh BGN merupakan sebuah langkah yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pengelolaan anggaran negara.
Dana yang disalurkan secara langsung ke SPPG di setiap daerah tidak hanya mempercepat pemerataan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi petani dan pelaku usaha lokal untuk berkembang.
“Dengan adanya program MBG ini, saya yakin Nilai Tukar Petani akan bisa naik lebih tinggi lagi, bahkan hingga mencapai 150. Ini bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” tutup Dadan.
