JAKARTA - Pemulihan layanan kelistrikan di wilayah Sumatera pascabencana kini hampir sepenuhnya normal.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah mencapai pemulihan listrik hingga 99 persen.
Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor layanan publik terus menunjukkan perkembangan positif.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera, yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tito menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap telah kembali normal.
Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kelistrikan bukan sekadar indikator teknis, melainkan fondasi untuk membangun kembali kehidupan masyarakat pascabencana.
Pemulihan Listrik Sebagai Indikator Kemajuan
Tito menyebutkan, pemulihan listrik yang hampir sepenuhnya pulih menjadi sinyal positif bagi seluruh proses rehabilitasi di Sumatera.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama satgas dan juga atas nama dewan pengarah karena kerja keras bapak-ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, pemerintah daerah (pemda), provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujarnya.
Ketersediaan listrik yang stabil memungkinkan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih lancar. Sekolah dapat melanjutkan proses belajar mengajar, fasilitas kesehatan kembali optimal, dan pemerintahan daerah dapat melayani masyarakat dengan lebih efektif. Dengan kata lain, listrik menjadi salah satu penggerak utama pemulihan kehidupan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Koordinasi Terpadu Tingkat Pusat dan Daerah
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat maupun daerah.
Tito menjelaskan, “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Medan, Sumut dan Sumbar mereka juga membentuk posko tingkat provinsi.”
Posko-posko ini berfungsi memantau progres rehabilitasi dan rekonstruksi secara real-time, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Koordinasi antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra non-pemerintah dilakukan secara terpadu untuk memastikan setiap upaya pemulihan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Pemulihan Sektor Publik dan Ekonomi Masyarakat
Dengan listrik yang hampir sepenuhnya pulih, berbagai sektor layanan publik menunjukkan kemajuan signifikan. Sekolah dan lembaga pendidikan kembali beroperasi, rumah sakit dan fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan penuh, sementara pemerintah daerah mampu melanjutkan pelayanan administratif.
Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih secara bertahap. Pedagang, pelaku UMKM, dan sektor usaha lainnya dapat kembali menjalankan operasional harian mereka dengan dukungan listrik yang stabil.
Pemulihan sektor ekonomi ini penting untuk mengembalikan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan lokal, dan memulihkan pertumbuhan pascabencana.
Upaya Rehabilitasi Berkelanjutan dan Terukur
Tito menekankan bahwa seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Posko pemantauan yang dibentuk di pusat dan daerah memungkinkan pengawasan menyeluruh atas pelaksanaan program.
Hal ini memastikan bahwa pemulihan layanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, tidak hanya bersifat sementara tetapi berdampak jangka panjang.
Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menjadi model bagi pemulihan pascabencana di wilayah lain. Dengan listrik sebagai fondasi, semua sektor layanan publik dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara optimal, mempercepat masyarakat terdampak untuk kembali pada kehidupan normal.
Keberhasilan Aceh, Sumut, dan Sumbar dalam memulihkan layanan kelistrikan menjadi bukti nyata efektivitas koordinasi lintas instansi, perencanaan yang matang, dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
Pemulihan listrik di Sumatera menegaskan pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi, dan manajemen krisis dalam menghadapi bencana. Dengan dasar yang kuat ini, pemerintah berharap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat terus berlanjut hingga seluruh masyarakat terdampak kembali sejahtera, produktif, dan aman.
