JAKARTA - Penanganan bencana alam tidak hanya menuntut kesiapsiagaan di sektor kemanusiaan dan infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan energi. 

Di tengah kondisi darurat, kebutuhan bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan kelancaran proses evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak. 

Situasi inilah yang terjadi di Provinsi Aceh ketika banjir dan longsor melanda sejumlah daerah pada akhir November 2025. Aktivitas penanganan bencana yang intensif berdampak langsung pada peningkatan konsumsi BBM, khususnya BBM subsidi. 

Pemerintah bersama pemangku kepentingan energi memastikan pasokan tetap terjaga agar seluruh kebutuhan lapangan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Lonjakan Konsumsi BBM Selama Masa Darurat

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya kenaikan konsumsi BBM subsidi di Aceh selama periode penanganan bencana alam. 

Kenaikan tersebut mencapai 8 persen dibandingkan kondisi normal. Peningkatan ini terjadi seiring intensitas penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November hingga Desember 2025.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa secara total kebutuhan BBM di Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, pada tahun 2025 mencapai 428.324 kiloliter untuk Biosolar dan 576.147 kiloliter untuk Pertalite. Seluruh kebutuhan tersebut tetap dapat didistribusikan dengan baik meskipun terjadi lonjakan konsumsi di masa darurat.

“Ini sudah didistribusikan secara baik walaupun memang ada catatan selama bencana alam, mulai bulan akhir November sampai dengan Desember itu naik 8 persen, tapi khusus pas bencana alam,” ujar Wahyudi.

Kebijakan Khusus Penyaluran BBM Subsidi

Dalam situasi darurat, pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk menjamin akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Salah satu kebijakan tersebut adalah penyaluran BBM subsidi tanpa menggunakan QR Code. Langkah ini diambil untuk mempermudah distribusi di wilayah yang terdampak bencana, terutama di daerah dengan akses infrastruktur yang terganggu.

Menurut Wahyudi, peningkatan konsumsi BBM tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan operasional selama penanganan bencana. BBM digunakan untuk menggerakkan alat berat, kendaraan dinas, serta mendukung aktivitas di posko-posko kebencanaan yang beroperasi hampir tanpa henti.

Untuk memastikan kelancaran pasokan energi, BPH Migas juga memperpanjang kebijakan pembelian BBM subsidi tanpa QR Code hingga 22 Januari 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung percepatan pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.

“Kebijakan ini agar masyarakat tidak terjadi kepanikan untuk mendapatkan akses pembelian BBM,” kata Wahyudi.

Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi energi tetap berjalan stabil dan tidak menambah beban psikologis masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.

Jaminan Ketersediaan Energi di Aceh

Selain kebijakan distribusi, jaminan ketersediaan stok BBM menjadi perhatian utama. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, memastikan bahwa kondisi stok BBM di Aceh hingga saat ini berada dalam keadaan aman.

Aceh memiliki lima terminal BBM utama yang menjadi tulang punggung pasokan energi di wilayah tersebut, yakni Terminal BBM Lhokseumawe, Krueng Raya di Banda Aceh, Meulaboh, Sabang, dan Simeulue. Kelima terminal tersebut berperan strategis dalam menjaga distribusi BBM tetap lancar, baik untuk kebutuhan harian masyarakat maupun keperluan darurat.

“Secara umum, kondisi stok di lima depot tersebut aman hingga minimal lima hari ke depan. Selain itu, suplai kapal reguler masuk setiap tiga hari,” ujar Sunardi.

Ia juga memaparkan kondisi ketahanan stok di masing-masing terminal. Di Terminal BBM Lhokseumawe, stok Biosolar mampu bertahan sekitar lima hari, sementara Pertalite sekitar 5,6 hari. Di Terminal BBM Krueng Raya, ketahanan stok Biosolar mencapai 5,75 hari dan Pertalite hingga sepuluh hari.

Sementara itu, Terminal BBM Meulaboh memiliki ketahanan stok Biosolar sekitar 8,3 hari dan Pertalite sekitar 8,57 hari. Di Terminal BBM Sabang, ketahanan stok Biosolar mencapai 19,54 hari, sedangkan Pertalite sekitar 49 hari. Adapun di Terminal BBM Simeulue, stok Biosolar diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 6,57 hari dan Pertalite sekitar 17,55 hari.

Pengawasan Distribusi dan Optimisme Pemulihan

Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas terus melakukan pemantauan distribusi BBM secara intensif, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan pasokan serta menjaga distribusi tetap merata dan tepat sasaran.

Sunardi menegaskan bahwa koordinasi antara Pertamina dan BPH Migas terus diperkuat selama masa penanganan bencana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas energi di Aceh, sekaligus mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jadi insyaallah stok BBM aman,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya konsumsi BBM selama masa darurat, pemerintah menilai situasi ini sebagai konsekuensi wajar dari intensitas penanganan bencana. Selama pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar, kebutuhan energi di Aceh diyakini dapat terus dipenuhi hingga proses pemulihan pascabencana benar-benar selesai.