JAKARTA - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menyangkut kesiapan jemaah, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan melayani jutaan umat di Tanah Suci.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menempuh pendekatan berbeda dalam menyiapkan petugas haji tahun 2026 dengan menekankan disiplin, kekompakan, serta ketahanan fisik dan mental.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui pendidikan dan latihan semimiliter bagi ribuan calon petugas haji. Metode ini sempat menuai sorotan, namun pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari pola pelatihan tersebut adalah membentuk karakter petugas yang sigap, tangguh, dan berorientasi penuh pada pelayanan jemaah.
Persiapan Petugas Haji Menyambut Musim Haji
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah tengah mempersiapkan pelayanan perjalanan haji 2026 atau 1447 Hijriah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar pendidikan dan latihan bagi 1.636 calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Lebih dari seribu calon petugas haji dari berbagai latar belakang tersebut mengikuti diklat selama 20 hari sejak Minggu, 11 Januari. Pelatihan ini dirancang untuk membekali mereka dengan kemampuan teknis, mental, dan fisik guna menghadapi kompleksitas pelayanan haji di Arab Saudi.
Mengutip Antara, selama diklat para peserta tidak hanya menerima materi seputar pelayanan haji, tetapi juga digembleng melalui latihan fisik dan mental ala militer yang dipandu oleh personel TNI dan Polri.
Latihan Disiplin Ala Semimiliter
Suasana latihan tampak berbeda sejak pagi hari. Ribuan calon petugas haji melangkah serempak dalam latihan baris-berbaris, meski pada awalnya belum sepenuhnya sinkron. Seiring waktu, derap langkah mereka mulai terdengar lebih kompak dan teratur.
Latihan tersebut bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan simbol pembentukan kesatuan tekad dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Di bawah komando personel TNI dan Polri, para calon petugas memulai hari dengan latihan baris-berbaris selama sepekan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pelaksanaan diklat semimiliter ini bertujuan untuk membangun nilai kedisiplinan, bukan menanamkan budaya militerisme.
"Di awalnya mereka itu mencibir, mungkin wartawan juga begitu. Berpikir ini militerisme, ngapain sih Kementerian Haji dan Umrah semimiliter? Tapi faktanya, setelah satu minggu mereka lalui, yang mereka temukan justru kegembiraan," ujar Dahnil.
Bantah Tudingan Militerisme
Dahnil menyebut metode pelatihan semimiliter merupakan terobosan baru dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai, ketakutan berlebihan terhadap unsur militer justru mengaburkan nilai-nilai positif yang bisa diadopsi dalam pelayanan publik.
Menurutnya, pelatihan ini menanamkan kedisiplinan, kekompakan, dan struktur kerja yang jelas. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam manajemen pelayanan haji yang melibatkan jutaan orang dengan dinamika yang kompleks.
"Yang menakutkan yang mereka bayangkan itu tidak mereka temukan. Yang ditemukan adalah kedisiplinan dan kekompakan. Jadi, jangan sampai ada military phobia. Ini adalah simbolisasi manusia terbuka," kata Dahnil.
Meski fisik calon petugas digembleng melalui lari berjenjang dari lima hingga tujuh kilometer, Dahnil memastikan aspek intelektual dan spiritual tetap menjadi bagian utama dalam kurikulum diklat.
Kesiapan Fisik Spiritual Dan Aturan Bertugas
Setiap pagi, siang, dan malam, para calon petugas haji menerima materi intensif terkait bahasa Arab, fikih haji, serta manajemen perhajian. Dengan metode tersebut, diharapkan petugas tidak hanya menguasai pengetahuan manasik, tetapi juga memiliki ketahanan fisik dan mental yang prima.
Selain pelatihan, Kementerian Haji dan Umrah juga menetapkan kebijakan khusus terkait atribut petugas saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Para petugas diwajibkan mengenakan seragam petugas dan tidak memakai kain ihram.
Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Khalilurrahman, menjelaskan kebijakan ini bertujuan memudahkan jemaah mengenali petugas di tengah lautan manusia.
Menurutnya, secara fiqih haji para petugas tetap sah meskipun tidak mengenakan kain ihram. Hal ini merujuk pada prinsip Al-Hajju Arafah, yakni haji adalah wukuf di Arafah.
"Jangan sampai petugas menggunakan atribut yang menyulitkan jemaah mengenali mereka. Makanya karakteristik fikih haji petugas itu beda dengan jemaah. Orientasinya adalah pelayanan," ujar Khalilurrahman.
Terkait kewajiban mabit dan melontar jumrah, para petugas mendapatkan rukhsah atau keringanan syariat jika tugas pelayanan menuntut kehadiran penuh di titik-titik krusial. Dengan kebijakan ini, petugas diharapkan dapat fokus melayani tanpa rasa khawatir terhadap kesempurnaan ibadah hajinya.
