PORTALVIRAL.ID — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai penyesuaian Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat sudah menimbulkan ekses nyata bagi ratusan pemerintah daerah. Ia menyebut skala pemangkasan anggaran itu terlalu ekstrem dan kalkulasinya belum akurat, terutama karena mulai mengorbankan pelayanan publik.
Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini menilai tekanan finansial membuat jajaran aparatur daerah kewalahan mengatur keuangan. Ia menyampaikan penilaian tersebut melalui keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Ratusan Pemda Kewalahan Bayar Gaji hingga Infrastruktur
Bamsoet membeberkan sejumlah dampak yang muncul di lapangan. Selain kesulitan membayar gaji pegawai, banyak pemerintah daerah tak mampu membangun maupun membenahi infrastruktur.
"Tak hanya kesulitan membayar gaji pegawai, banyak Pemda bahkan juga kesulitan membangun maupun membenahi infrastruktur daerah. Puluhan Pemda pun terpaksa mencari pinjaman untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan," ujarnya.
Ia mencatat sejumlah daerah sudah mengambil langkah darurat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah setelah alokasi TKD 2026 dipangkas hingga Rp 16 triliun.
Maluku Utara mengusulkan pinjaman daerah senilai Rp 1 triliun. Menurut catatan terbaru, 94 pemerintah daerah telah mengajukan pinjaman pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Alasan Pusat: Terapi Kejut atas Maraknya Korupsi Kepala Daerah
Bamsoet memahami langkah pusat mengunci sebagian aliran dana sebagai terapi kejut. Ia menyoroti maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah sebagai latar kebijakan itu.
Sepanjang 2026, belasan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan aparat penegak hukum. "Sepanjang periode 2004-2025, sebanyak 201 kepala daerah terlibat kasus korupsi," jelas Bamsoet.
Karena itu, ia menilai penyesuaian TKD dapat diterima dan didukung berbagai elemen masyarakat. Namun, tujuan pendisiplinan itu dinilai tetap harus memperhatikan kelangsungan roda pemerintahan.
Warga Aceh hingga Jawa Tengah Berswadaya Perbaiki Jalan
Keterbatasan dana perbaikan fasilitas umum memicu inisiatif warga di sejumlah daerah. Kelompok masyarakat di Aceh, Bengkulu, hingga Jawa Tengah berswadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan rusak.
Bamsoet menyoroti pola pembayaran utang pemerintah daerah kepada SMI. Menurut dia, mekanisme yang memakai Dana Bagi Hasil atau pengurangan TKD justru memperlemah keuangan daerah.
"Pola atau mekanisme pembayaran utang Pemda di SMI dengan DBH atau pengurangan TKD cenderung akan terus memperlemah keuangan Pemda," ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur baru maupun perbaikan fasilitas yang sudah ada tetap menjadi kebutuhan berkelanjutan. Pemda, kata dia, membutuhkan ruang fiskal yang aman agar pelayanan publik tidak mandek.
Desakan Hitung Ulang Persentase Pemotongan
Bamsoet mendesak pemerintah pusat meninjau ulang persentase pemotongan transfer daerah. Perhitungan yang lebih akurat dinilai krusial agar fasilitas publik di wilayah tapal batas tidak terbengkalai.
"Kalau wujud eksesnya sudah seperti itu, boleh jadi karena skala penyesuaian TKD-nya terlalu ekstrem dan kalkulasinya belum akurat," ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa persoalan ini menjadi contoh nyata dari kebijakan yang perlu dievaluasi. "Itulah contoh tentang ekses skala penyesuaian TKD yang terlalu ekstrim dengan kalkulasi yang belum akurat," pungkas Bamsoet.