JAKARTA - Program revitalisasi sekolah yang digagas pemerintah pusat dinilai memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan pembiayaan sektor pendidikan
Program revitalisasi sekolah yang digagas pemerintah pusat dinilai memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi tantangan pembiayaan sektor pendidikan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, dukungan pembangunan fasilitas pendidikan dari pusat dianggap mampu meringankan beban keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas sarana belajar di berbagai wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, yang menilai bahwa program revitalisasi sekolah dapat menjadi solusi konkret bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, langkah ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemerataan pembangunan pendidikan.
Filep menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional juga berdampak pada sektor pendidikan di daerah. Oleh karena itu, program revitalisasi sekolah menjadi peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Program revitalisasi sekolah ini program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan,” ujar Filep.
Menurutnya, partisipasi aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi program tersebut, terutama dalam proses pengajuan dan pemetaan kebutuhan sekolah yang membutuhkan revitalisasi.
Pentingnya Sinergi Pusat Dan Daerah Dalam Revitalisasi Sekolah
Filep menekankan bahwa komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mempercepat pembangunan fisik dan peningkatan mutu sekolah perlu disambut dengan kesiapan dari pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang baik antara kedua pihak, program revitalisasi dikhawatirkan tidak dapat berjalan maksimal.
Ia menyebutkan bahwa instansi teknis di daerah, khususnya Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran strategis dalam menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan data sekolah.
Data tersebut menjadi dasar bagi kementerian dalam menentukan sekolah mana saja yang menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan revitalisasi.
Filep juga menilai bahwa penyusunan basis data yang akurat akan membantu mempercepat proses realisasi program. Dengan data yang lengkap dan valid, pemerintah pusat dapat segera menyalurkan bantuan pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan kepada daerah yang membutuhkan.
Menurutnya, langkah ini sangat penting terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan. Di banyak daerah, terutama kawasan terpencil, kondisi bangunan sekolah masih jauh dari standar yang layak bagi kegiatan belajar mengajar.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar sekolah-sekolah di wilayahnya dapat masuk dalam prioritas program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Prioritas Revitalisasi Untuk Sekolah Di Wilayah Terpencil
Selain menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Filep juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang sering disebut sebagai wilayah 3T.
Menurutnya, banyak sekolah di kawasan tersebut yang masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas, mulai dari bangunan yang tidak layak hingga sarana belajar yang minim. Kondisi ini tentu memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa.
Ia berharap program revitalisasi sekolah dapat memprioritaskan wilayah-wilayah tersebut, khususnya di Tanah Papua yang masih membutuhkan dukungan besar dalam pembangunan sektor pendidikan.
“Harapan saya bahwa semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota wajib untuk mem-backup kepala daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh kementerian agar mempercepat proses realisasi,” ujar Filep.
Selain sekolah negeri, ia juga menekankan bahwa program revitalisasi sebaiknya turut menyasar sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan atau pihak swasta di daerah terpencil. Banyak sekolah swasta di pelosok yang selama ini berperan besar dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, meskipun dengan keterbatasan fasilitas.
Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat terhadap sekolah swasta dapat membantu mengurangi tekanan pembiayaan yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah.
Dukungan DPD RI Untuk Percepatan Pendidikan Di Tanah Papua
Filep menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah yang membutuhkan. Ia menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Tanah Papua, khususnya di wilayah pedalaman, tidak tertinggal dalam pembangunan pendidikan nasional.
Menurutnya, jika sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik, maka upaya mewujudkan visi Papua Cerdas dapat lebih cepat tercapai.
Dengan adanya dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan dari pusat, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran terlalu besar dari APBD untuk pembangunan fisik sekolah.
Hal ini tentu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada program pendidikan lainnya, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengadaan fasilitas belajar, hingga program pengembangan kompetensi siswa.
“Saya akan mem-backup 100 persen agar program revitalisasi sekolah di wilayah 3T khususnya di wilayah Tanah Papua ini menjadi prioritas untuk pendidikan di Tanah Papua,” ucap Filep.
Melalui komitmen tersebut, ia berharap program revitalisasi sekolah tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi dunia pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pembangunan.
Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga legislatif, pembangunan sektor pendidikan di wilayah tertinggal diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Program revitalisasi sekolah pun diyakini menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia.