JAKARTA - Potensi ekonomi syariah Indonesia kerap disebut sangat besar, seiring dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan dan pasar domestik yang luas.
Namun, dalam praktiknya, perkembangan ekonomi syariah nasional masih dinilai tertinggal dibandingkan Malaysia.
Kesenjangan ini bukan semata-mata soal potensi, melainkan berkaitan erat dengan perbedaan pendekatan kebijakan, konsistensi implementasi, serta tingkat pemanfaatan ekosistem yang telah dibangun.
Partner at Boston Consulting Group (BCG), Miftah Mizan, menilai Malaysia telah lebih dahulu menempatkan ekonomi syariah sebagai agenda strategis nasional.
Negeri jiran tersebut membangun fondasi ekosistem syariah melalui kebijakan yang terstruktur, terencana, dan dijalankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Langkah ini membuat pertumbuhan pasar syariah di Malaysia berjalan lebih stabil dan matang.
“Kalau kita dulu melihat dibanding negara tetangga, memang kita berada di tahapan yang berbeda. Malaysia sudah lebih banyak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan pasar syariah, bahkan sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu,” ujar Miftah.
Konsistensi Kebijakan Jadi Pembeda Utama
Menurut Miftah, keunggulan Malaysia saat ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan yang telah dijaga selama lebih dari satu dekade. Dukungan terhadap perbankan syariah dan sektor keuangan Islam dijalankan secara berkesinambungan, sehingga membentuk ekosistem yang solid dan dipercaya oleh pasar.
Di Indonesia, pendekatan pengembangan ekonomi syariah dinilai baru mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Miftah menekankan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang kuat untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pemerintah dan regulator disebut telah menyiapkan berbagai roadmap serta kebijakan yang mendukung pelaku industri ekonomi syariah.
“Dari pemerintah dan regulator sebenarnya sudah banyak roadmap dan policy yang mendukung. Jadi sekarang tinggal masalah ekusinya saja,” katanya.
Ia menilai bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi pada absennya regulasi atau kebijakan pendukung, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan industri dalam memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal. Tanpa eksekusi yang efektif, berbagai roadmap dan strategi hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak signifikan di lapangan.
Tantangan Awareness Dan Edukasi Masyarakat
Miftah menyoroti bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan syariah masih menjadi kendala utama.
Edukasi publik dinilai perlu terus diperkuat agar ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif, tetapi sebagai pilihan utama dalam aktivitas keuangan dan bisnis.
Selain itu, industri keuangan konvensional telah lebih dulu berkembang dan mengakar kuat dalam kebiasaan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat sektor syariah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik. Meski begitu, Miftah melihat adanya percepatan signifikan yang dilakukan oleh pelaku industri syariah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam penguatan perbankan syariah.
“Teman-teman di syariah sekarang sudah banyak melakukan catching up. Tinggal masalah waktu untuk meningkatkan awareness, edukasi, dan kapabilitas, apalagi dengan dukungan teknologi dan digitalisasi saat ini,” tambahnya.
Menurut Miftah, dukungan teknologi menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Digitalisasi memungkinkan akses produk dan layanan syariah menjadi lebih luas, efisien, dan kompetitif, sekaligus menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan layanan keuangan digital.
Peluang Global Dan Arah Pertumbuhan Ke Depan
Optimisme terhadap masa depan ekonomi syariah Indonesia juga disampaikan Miftah. Ia menilai bahwa seluruh elemen pendukung sebenarnya sudah tersedia, mulai dari regulasi, pasar, hingga potensi sumber daya manusia.
Keberhasilan pengembangan ekonomi syariah ke depan sangat bergantung pada kolaborasi dan inisiatif masing-masing pelaku industri dalam memaksimalkan ekosistem yang telah ada.
“Semuanya sebenarnya sudah in place. Tinggal bagaimana masing-masing pemain mendorong dan memanfaatkan peluang tersebut,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana dan Mitra di Boston Consulting Group (BCG), Tushar Agarwal, menyatakan bahwa sektor keuangan Islam Indonesia tengah memasuki fase baru dari sisi skala dan kematangan.
Secara global, keuangan Islam diperkirakan akan melampaui USD7,5 triliun pada 2028, dengan pertumbuhan yang didorong oleh sektor perbankan inti serta segmen non-perbankan dan inovasi digital.
Ia menjelaskan bahwa pergeseran ini didorong oleh sejumlah tren global. Perubahan regulasi dinilai memperketat standar kehati-hatian sekaligus memperdalam tata kelola syariah, sehingga menciptakan keselarasan yang lebih kuat antara kepatuhan dan perlindungan konsumen.
“Pada saat yang sama, konsolidasi industri mempercepat skala dan daya saing, dengan merger bank dan takaful yang penting membangun perusahaan keuangan Islam yang lebih besar dan lebih tangguh,” bebernya.
Selain itu, digitalisasi dan inovasi dinilai mengubah cara akses pelanggan serta model operasional industri keuangan syariah. Transformasi ini didorong oleh bank syariah berbasis digital dan pemanfaatan teknologi baru seperti penyaringan berbasis kecerdasan buatan, sukuk berbasis blockchain, serta pembiayaan terintegrasi.
“Konvergensi antara Syariah dan keuangan etis memperluas peran keuangan Islam dalam investasi berkelanjutan, didukung oleh meningkatnya penerbitan sukuk hijau dan munculnya taksonomi Syariah-ESG,” tandasnya.