JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan secara reguler akan menjangkau kelompok masyarakat yang rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan Gus Ipul, menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Sosial sedang melakukan konsolidasi data terbaru untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa data yang digunakan untuk penyaluran bansos kali ini merupakan data hasil verifikasi dan validasi terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan pemutakhiran data yang lebih akurat, pemerintah berharap proses penyaluran bansos bisa lebih efisien dan memberikan manfaat kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama para lansia dan penyandang disabilitas.
Konsolidasi Data Penerima Bansos
Dalam upaya memastikan bantuan sosial sampai pada penerima yang tepat, Kementerian Sosial sedang melakukan konsolidasi data Penerima Manfaat Bansos. Data yang digunakan merupakan hasil verifikasi dan validasi terbaru yang diterima dari BPS pada 20 Januari 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses konsolidasi ini melibatkan data yang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, data yang digunakan untuk menyalurkan bansos sudah lebih akurat dan terperinci.
"Setelah kami konsolidasi data tersebut, meskipun belum sempurna, kami sudah mulai menemukan data mengenai penyandang disabilitas dari berbagai jenisnya yang jumlahnya lebih dari 15 juta. Di antaranya, ada lebih dari 4 juta penyandang disabilitas sensorik netra," ujar Gus Ipul dalam kesempatan tersebut.
Penyaluran Bantuan Sosial untuk Lansia dan Disabilitas
Selain memastikan pemutakhiran data yang lebih presisi, Kementerian Sosial juga fokus pada penyaluran bantuan sosial bagi dua kelompok masyarakat yang sangat rentan, yakni lansia dan penyandang disabilitas.
Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan dukungan, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
"Setelah data terkonsolidasi, kami akan lebih mudah menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kami ingin memastikan bahwa bansos ini sampai kepada lansia, disabilitas, dan keluarga yang benar-benar membutuhkan," kata Gus Ipul.
Proses Pencairan Bansos
Mengenai proses pencairan, Gus Ipul menyebutkan bahwa tahapannya sudah memasuki proses pengajuan ke Kementerian Keuangan. Setelah itu, proses pencairan diteruskan ke bank penyalur atau PT Pos Indonesia, yang akan menyalurkan bantuan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme pencairan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
Pemerintah menargetkan total alokasi bansos tahun ini akan menyentuh angka sekitar 18 juta KPM. Jumlah ini mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako.
Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima agar bantuan bisa diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia yang menjadi kelompok prioritas dalam penyaluran bansos.
Target Pemutakhiran Data untuk Ketepatan Sasaran
Dengan pemutakhiran data yang lebih terperinci dan akurat, Kementerian Sosial berharap penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa untuk memastikan keberhasilan penyaluran bantuan sosial, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan.
"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar setiap orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial dapat menerima haknya," ujar Gus Ipul.
Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling rentan. Dengan data yang lebih valid dan akurat, pemerintah optimis bahwa bantuan sosial akan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.